Wabup Wajo : Negara Kita Negara Hukum, Jadi Tidak Perlu Ada Penyegelan

ASKWakil Bupati Wajo, A Syahrir Kube Dauda

Wajo, MC – Wakil Bupati Wajo, A Syahrir Kube Dauda menilai aksi penyegelan pintu SMK 1 Sabbangparu oleh salah seorang oknum warga yang diketahui bernama H Jumardin sebaiknya tidak terjadi.

Itu, kata Syahrir, bisa saja memenuhi unsur atau mencederai norma hukum, adat istiadat dan mencoreng dunia pendidikan di kabupaten Wajo. Namun demikian, sebagai negara hukum, permasalahan utang piutang seperti itu bisa terselesaikan sepanjang para pihak mampu mengendalikan diri dan tidak memaksakan kehendak.

“Negara kita kan negara hukum, jadi tidak boleh ada yang memaksakan kehendak. Semua punya jalan keluar dan bisa ditempuh melalui jalur hukum, atau paling tidak dengan melakukan mediasi,” ujar Syahrir kepada MEDIA CELEBES, Selasa, 29/9.

Dijelaskan, aktivitas belajar mengajar disekolah itu tidak boleh terhambat hanya karena permasalahan itu, terlebih, ini menyangkut masa depan generasi penerus bangsa ini.

“Inti permasalahannya kan utang piutang, jadi sebaiknya dibicarakan dengan baik, dan satu yang sangat penting adalah proses belajar mengajar di sekolah itu harus tetap berjalan dan tidak terhambat,” tegas Syahrir kembali.

Seperti diketahui, permasalahan itu mencuat setelah kedua pihak (pihak sekolah dan pihak H Jumardin) melakukan kerjasama pada tahun 2011 lalu. Kala itu, pihak sekolah melakukan pengambilan atau dengan kata lain ber-utang kepada pihak H Jumardin untuk pembangunan sekolah.

Permasalahan utang piutang itupun sudah beberapa kali dibicarakan bersama, namun hingga kini belum temukan jalan keluar. Bahkan pihak sekolah (seperti informasi yang diterima) pernah menyanggupi untuk membayar utang secara bertahap, namun sepertinya pihak H Jumardin tidak terima.

Camat Sabbangparu, A Ismirar Sentosa yang dimintai keterangan mengutarakan bahwa, pihak pemerintah kecamatan dan lurah sudah beberapa kali melakukan mediasi terkait permasalahan itu, hanya saja masih belum bisa terselesaikan.

Mantan Sekretaris Kecamatan Tempe ini mengurai bahwa pihak-nya pernah mempertemukan pihak komite sekolah dengan pihak H Jumardin, tapi kendala yang ditemukan adalah pihak komite tidak mampu melakukan pembayaran secara sekaligus, mereka butuh waktu untuk menyediakan dana tersebut.

“Komite sekolah meminta tenggang waktu untuk selesaikan utang itu, namun pihak H Jumardin ingin segera dibayarkan dengan alasan utang itu telah lama berjalan, disitu pangkal masalahnya. Memang agak rumit, namun pemerintah kecamatan tetap berupaya agar para pihak ini bisa sepakat dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” pungkas Ismirar.

Penulis : Nur Asri