Wacana Kemendes Sanksi Kabupaten Tersendat Dana Desa Dinilai Tidak Efektif

Jakarta, MC – Wacana Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes), Marwan Jafar untuk memberi sanksi terhadap kabupaten yang penyaluran dana desa-nya tersendat dinilai tidak efektif. Pasalnya, keterlambatan yang terjadi bukan karena persoalan tekhnis, namun, mandeknya penyaluran dana desa diduga karena minimnya kemampuan dan kapasitas SDM (sumber daya manusia).

“Sanksi tersebut tidak akan efektif, upaya mereka terhadap kabupaten sudah sampai di mana?, jangan hanya ngomong ada sanksi sementara upaya pembenahan tata kelola pemerintahan tidak beres,” ungkap Anggota Komisi II DPR-RI, Tamanurisaat seperti dalam rilis yang diterima MEDIA CELEBES, Senin, 9/11.

Tamanuri menganggap wacana pemberian sanksi oleh Kemendes-PDT adalah bentuk arogansi, karena dilontarkan tanpa mengukur kapabilitas dan kapasitas SDM di desa dan Kabupaten.

Mantan Bupati Way Kanan ini mencontohkan, untuk mengatur teknis administrasi saja, aparatur desa kesulitan menerima materi-materi dari bimbingan teknis (Bimtek) yang dilakukan di-kabupatendan dan provinsi.

“Sehingga jangan heran jika penyaluran dana desa tersendat dan kasus mala administrasi (kesalahan administrasi – red) terjadi ditingkat desa,” ketus Tamanurisaat.

SUmber Berita : Fraksi NasDem DPR-RI