Wajo Diharap Jadi Pelopor Pilkades di Indonesia

“Imbauan DPRD Wajo Terkait Pelaksanaan Pilkades Serentak”

Ketua Komisi 1 DPRD Wajo, Sumardi Arifin

Wajo, MC – Pemilihan kepala desa (Pilkades) yang akan dilaksanakan secara serentak untuk 108 desa dari 13 kecamatan di Kabupaten Wajo diharap menjadi percontohan di Sulawesi Selatan maupun di Indonesia secara menyeluruh.

Pesta demokrasi pemilihan kepala desa pasca penetapan Undang-undang no 6 tahun 2014, Peraturan pemerintah no 43 tahun 2014, Permendagri no 112 tahun 2015, Perda no 1 tahun 2015 serta Peraturan Bupati no 8 tahun 2015 ini diharap berjalan aman, lancar dan tetap dalam suasana kondusif tanpa adanya gesekan.

Sumardi Arifin, Ketua Komisi I DPRD Wajo mengimbau hal itu setelah menelaah beberapa aspirasi yang diterima DPRD Wajo selama proses tahapan Pilkades ini berjalan.

Menurutnya, hingga hari terakhir masa pendaftaran bakal calon ditingkat Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) hari ini (Selasa, 31/3), DPRD Kabupaten Wajo banyak menerima aspirasi.

Aspirasi yang paling banyak diterima menyangkut tentang surat keterangan berdomisili dan bertempat tinggal, dimana muncul kesan sikap arogansi berlebihan baik dari aparat pemerintah desa maupun dari para bakal calon.

“Itu bahkan mendominasi keluhan yang diterima, penjabat desa enggan mengeluarkan surat keterangan meski syarat administrasi, surat pernyataan dan saksi-saksi telah terpenuhi oleh bakal calon. Sikap arogansi seperti inilah yang memicu lahirnya aspirasi,” ujar Sumardi.

Demikian pula dengan sikap memaksakan kehendak dari bakal calon kepala desa, itu juga menjadi salah satu dinamika yang dihadapi dalam tahap pendaftaran bakal calon.

Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Wajo ini membeberkan bahwa beberapa aparat desa dalam hal ini kepala dusun dan penjabat kepala desa keluhkan sikap bakal calon yang terkesan memaksakan kehendak agar surat keterangan berdomisili dan bertempat tinggal yang merupakan syarat wajib baginya ditandatangani.

“Ironinya karena banyak bakal calon yang secara faktual tidak memenuhi syarat itu, namun mereka tetap ngotot agar berkas mereka ditandatangani. Padahal, jika simpulnya diurai, semua itu tidak boleh terlepas dari aturan dan perundang-undangan yang berlaku,” terang Fa’songkok Tanre sapaan karib Sumardi.

Lebih lanjut, Sumardi mengimbau pada tahap selanjutnya, yakni penetapan pemilih, stake holder terkait dalam proses ini mengacuh pada instruksi Perda bahwa sebelum daftar pemilih tetap (DPT) disahkan, Daftar Pemilih Sementara (DPS) harus diverifikasi dan disinkronkan dengan data Pencatatan Sipil.

“Hal itu untuk menghindari adanya polemik antar kandidat dan para pendukung bakal calon, baik sebelum maupun setelah pemilihan dilaksanakan,” tandas Sumardi. (adv)

Penulis : Nur Asri