Warga Eks Penyakit Kusta Berkeliaran, DPRD Wajo Undang Dinas Sosial

Ketua Komisi 4 DPRD Wajo, Hj Husniaty HSKetua Komisi 4 DPRD Wajo, Hj Husniaty HS

Wajo, MC – Ketua Komisi 4 DPRD Wajo, Hj Husniaty HS menyarankan pemerintah daerah untuk lebih maksimal menangani dan melakukan pembinaan terhadap warga eks penyakit kusta di Kabupaten Wajo.

Bahkan bila perlu, pemerintah daerah mencarikan format khusus agar warga kaum marginal ini bisa bekerja dan berproduksi untuk menghidupi diri dan keluarganya dibanding harus mengemis atau meminta nafkah kepada orang lain dipinggir jalan.

“Pemerintah daerah harus lebih maksimal menangani kaum marginal ini, bahkan sebaiknya pemerintah menyiapkan porsi tersendiri untuk melakukan pembinaan agar tidak selalu bergantung pada pemerintah atau kepada orang lain,” ujar Husni usai mengikuti rapat dengar pendapat tentang penanganan warga eks penyakit kusta dengan instansi terkait dalam hal ini Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsostransnaker) di Gedung DPRD Wajo, Jumat (12/2).

Belakangan, sambung Husni, warga yang diketahui berasal dari salah satu kelurahan di Kecamatan Tempe ini banyak ditemukan berkeliaran dijalan untuk mengemis dan meminta-minta. Bahkan, kondisi itu membuat lembaga pemerintah lainnya yakni Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) seperti mati langkah melakukan penanganan.

Padahal diketahui bahwa pemerintah daerah tiap tahun rutin mengalokasikan anggaran untuk membantu penghidupan warga kaum marginal ini. Hanya saja, upaya tersebut belum mumpuni karena mereka tetap berkeliaran meski telah diberikan bantuan oleh pemerintah.

“Dalam rapat dengar pendapat, Dinsos mengaku mengalokasikan anggaran sebesar 90juta pertahun untuk 55 kepala keluarga (KK) eks penyakit kusta dengan cara membagikan sembako, akan tetapi, katanya belum cukup karena warga ini meminta tambahan selain dari bantuan yang diberikan tersebut. Itu alasan sehingga mereka berkeliaran,” tutur Husni mengutip hasil rapat.

Lanjut, Legislator dua periode di Wajo ini membeberkan persoalan lain yang ditemukan yakni penanganan orang gila yang juga banyak berkeliaran. Untuk permasalahan ini, alasan pemerintah daerah dapat ditolelir karena telah melakukan penertiban namun tersandung pada penanganan tindak lanjut.

Pihak Rumah Sakit Jiwa menolak jika orang gila yang diantar tidak disertai penanggungjawab, badan penjamin kesehatan nasional (BPJS, red) enggan melayani jika syarat administrasi dari orang gila ini tidak lengkap.

“Ini tentu membawa persoalan baru, karena rata-rata orang gila yang ditemukan bukan warga kabupaten Wajo, mereka kebanyakan dari luar yang tidak diketahui identitasnya. Sementara BPJS di rumah sakit jiwa menolak jika syarat administrasi tidak lengkap. Kedepan, kita akan giring permasalahan ini ketingkat propinsi, paling tidak ada solusi yang ditemukan agar penanganan dan penertiban orang gila ini bisa terlaksana dengan baik,” terang Husni. (aci)